“ Our constitution is color-blind, and neither knows nor tolerates classes among citizens. ”

- John Marshall Harlan -

debt_mymoneypurduewordpresscom
Jalur Pidana Pengemplang Utang
By admin

Bank Mandiri melaporkan debitur bermasalah ke Kejaksaan Agung. Upaya memberikan daya kejut melalui ranah pidana. Diklaim sebagai usaha yang efektif.

Ada yang baru dari cara Bank Mandiri memberlakukan para penunggak utang.Yaitu dengan melaporkannya ke Jaksa Pengacara Negara. Ya, para debitur bandel kini harus berhitung ketika berniat mengulur waktu untuk melunasi utangnya. Pasalnya, bank plat merah ini kini menggandeng Kejaksaaan Agung untuk menekan para penunggak utang agar segera menyelesaiakan perkara utangnya. Kebijakan ini, menurut Rohan Hafas, Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk, memang pertama kalinya dilakukan oleh bank BUMN. “Untuk bank milik negara, memang baru Bank Mandiri yang melakukan ini,” kata Rohan.

Kerja sama dengan jaksa untuk penanganan kredit macet ini memang didasarkan pada kenyataan bahwa kerugian badan usaha milik negara (BUMN), bisa menjadi kerugian negara. Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang dalam salah satu pasalnya menyebut bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Salah satu perkara utang bermasalah di Bank Mandiri yang mulai ditangani kejaksaan adalah kasus kredit macet PT Central Steel Indonesia (CSI). Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk besi baja ini memiliki utang ke Bank Mandiri hingga Rp 480 milyar. Nilai tersebut merupakan akumulasi utang pokok, bunga, dan denda yang dihitung hingga permohonan diajukan pada 22 Juli 2016.

Peminjaman utang itu dilakukan pada 2011, yang rencananya digunakan untuk pembangunan pabrik dan modal kerja. Dalam penyelesaian kredit bermasalah ini, kedua pihak juga sudah menempuh jalur hukum perdata di pengadilan niaga. Bank Mandiri sudah mengajukan penundaan kewajiban pembayan utang (PKPU) untuk mendapatkan kepastian hukum atas piutangnya.

Agustus lalu, permohonan PKPU itu dikabulkan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, negosiasi tekait restrukturisasi utang PT CSI belum terjadi kesepakatan. Hingga akhirnya Mandiri pun memilih menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perselisihan dengan PT CSI melalui Kejaksaan Agung.

Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus sudah memanggil dan memeriksa 15 saksi. Oktober lalu, Kejaksaan memulainya dengan memeriksa beberapa direksi dan pemilik PT CSI. Diantaranya Tan Le Ciaw dan Ivan Wijaya. Bulan lalu, Kejaksaan juga memeriksa pejabat di Bank Mandiri. Yaitu Head Legal PT Bank Mandiri Pusat Eman Suherman. Dia diperiksa penyidik pada 9 November lalu.

Kepada penyidik, Eman menyebut, permohonan PKPU dilakukan karena restrukturisasi tidak berjalan. Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa Relationship Manager PT Bank Mandiri Artanta Padmadewa. Kepada penyidik, dia menjelaskan bahwa agunan PT CSI tidak mencukupi lagi untuk membayar kredit.

Agunan berupa piutang PT CSI yang telah diikat jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi. Selain itu, dari sisi pemenuhan karakter, yang menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit, juga tidak dipenuhi oleh PT CSI.

Pengacara PT CSI, Bobby Rahman Manalu, menyebutkan bahwa saat ini sebenarnya proses PKPU sedang berjalan. Kliennya juga berjanji akan segera memenuhi semua kewajibannya setelah ada investor masuk. “Sudah ada dua investor yang tertarik,” katanya. Namun terkait dengan kasus di Kejaksaan, Bobby tidak bisa memberikan pernyataan. “Tim kami hanya untuk proses PKPU-nya saja. Jadi saya tidak bisa komentar, karena memang tidak tahu dan tidak mengikuti proses,” katanya.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mohammad Rum mengatakan, perhitungan sementara kerugian negara terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan PT CSI mencapai Rp 350 milyar. “Saat ini, dugaan tindak pidana ini masih didalami,” katanya kepada Gatra.

Selain PT CSI, dari penelusuran Gatra, Bank Mandiri juga sudah melaporkan perusahaan lain yang memiliki tunggakan utang bermasalah ke kejaksaan. Yaitu PT Rockit Aldeway, CV Angkasa Karya Logam, PT Power Autoparts, dan PT Anugrah Lautan Luas. Manajemen perusahaan yang bermasalah ini dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan, pemalsuan, dan pencucian uang. Harry Suganda sebagai key person di PT Rockit Aldeway menjadi salah satu pihak yang dilaporkan.

Gatra sempat melakukan konfirmasi ke kantor PT Rockit Aldeway di kawasan perkantoran Royal Palace, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan. Selasa lalu. Namun seorang resepsionis menyatakan Harry Suganda sudah lama tak mampir ke kantor itu. Pesan yang ditinggalkan kantor itu Gatra tak berbalas hingga Selasa malam lalu.

Sementara itu, dikonfirmasi soal beberapa perusahaan lain yang sedang diusut terkait kredit macet, Mohammad Rum mengaku belum memiliki data terkait laporan itu. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah juga tak memberikan respons ketika dikonfirmasi. Sementara Rohan Hafas membenarkan bila ada empat perusahaan lain terkait kredit macet yang sudah dilaporkan.

Menurut Rohan, perusahaan-perusahaan penunggak utang yang dilaporkan Bank Mandiri saat ini memang perusahaan penunggak utang terbaru.”Tahun ini mulai bermasalahnya dan langsung kita bongkar,” ujar Rohan. Kebetulan, hampir semua yang bermasalah adalah yang mendapat kucuran kredit kelas menengah, yakni antara Rp 10 milyar hingga Rp 1 trilyun.

Namun, Rohan menegaskan, tidak semua perusahaan yang memiliki kredit bermasalah dengan Bank Mandiri akan dilaporkan. Ada beberapa kriteria yang menjadi ukuran ketika pihak debitur bermasalah dipidanakan. Bila murni karena bisnis, misalnya karena turunnya harga komoditas, membuat suatu perusahaan kesulitan keuangan, maka pihak Bank Mandiri tidak akan menyertakan pengacara negara.

Sedangkan bagi debitur yang dianggap bermasalah, seperti adanya indikasi penggelapan, maka akan dilakukan langkah antisipasi dengan membawa ke ranah pidana. “Contoh yang memiliki indikasi fraud, seperti memberikan data-data palsu,” katanya. Selain itu, ada indikasi karena masalah di internal. Untuk kasus PT CSI, misalnya, salah satu penyebab kinerja perusahaan menurun, kabarnya, karena terjadi perselisihan antara pemilik perusahaan.

Selain itu, modus lain yang dilakukan perusahaan debitur bermasalah, adalah berpura-pura kena imbas ekonomi yang buruk. Namun alasan seperti ini bisa dibuktikan dengan melakukan review lebih mendalam terkait keuangan perusahaan, juga kinerja perusahaan.

Rohan menyatakan, alasan pihaknya menggandeng Kejaksaan Agung dalam menangani debitur nakal, karena Bank Mandiri ingin memberikan pesan yang jelas perlunya penyesaian terhadap kasus-kasus kredit macet. Kerja sama dengan Kejaksaan Agung ini sudah tertuang dalam memorandum of understanding antara Bank Mandiri dan Kejaksaan Agung yang diteken Kamis dua pekan lalu. Namun, kerja sama ini tidak hanya untuk kredit bermasalah atau non-performing loans (NPL) saja, tapi juga hal-hal seperti sengketa tanah dan lainnya.

Dengan pelimpahan perkara kredit macet ke kejaksaan, pihak Mandiri juga ingin menyampaikan pesan kuat kepada para debitur bahwa bank tak akan segan-segan untuk mengekspos kredit macet. “Era ekspose kredit macet adalah aib itu sudah lewat, biar debitur tidak lagi seenaknya,” katanya. Dengan menggunakan pengacara negara, lanjutnya, diharapkan proses penyelesaian akan lebih cepat.

Pihak Mandiri juga tidak akan menutup-nutupi bila ada orang dalam Bank Mandiri yang terlibat dalam indikasi fraud tersebut. Diakui oleh Rohan, dengan langkah tegas ini ternyata banyak debitur yang kemudian tepat dan cepat melakukan pembayaran. “Jadi sebenarnya memang efektif,” Rohan menambahkan.

Mukhlison S. Widodo, Bernadetta Febriana, dan Edmiraldo N.N. Siregar

+++

Debitur Bank Mandiri yang Dilaporkan Ke Kejaksaan Agung

PT Rockit Aldeway Data Kredit Rp 350 milyar

Dugaan tindak pidana pemalsuan dan penipuan : Menyerahkan dokumen palsu antara lain Purchase Order dan Invoice yang dijadikan dasar pencairan kredit Menyerahkan agunan bersengketa

CV Angkasa Karya Logam Data Kredit: Rp 100 milyar

Dugaan Tindak Pidana Umum atau tindak pidana perbankan: Melakukan rekayasa laporan keuangan Menyerahkan informasi yang tidak benar terkait transaksi pembayaran uang muka kapal

PT Power Autoparts Data Kredit: Rp 275 milyar

Dugaan tindak pidana umum atau tindak pidana perbankan : Pemalsuan data terkait laporan keuangan Memberikan informasi yang tidak benar terkait supplier dan buyer

PT Anugerah Lautan Luas Data Kredit Rp 72 milyar dan US$ 11,5 juta

Dugaan tindak pidana umum, atau tindak pidana perbankan atau tindak pidana korupsi. Pemalsuan data terkait nilai kontrak kapal yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Dugaan penyimpangan penggunaan fasilitas kredit Keterangan palsu atas akta notaris

PT Central Steel Indonesia Data Kredit Rp 480 milyar

Dugaan tindak pidana penipuan Penggelapan aset yang dijaminkan

+++

Kisah Lain Kredit Macet Meranti
Kredit bermasalah yang ditangani pihak kejaksaan tak hanya terjadi pada perusahaan perbankan pelat merah. Perusahaan pembiayaan pengadaan kapal PT PANN Pembiayaan Maritim, anak usaha perusahaan negara PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) juga harus menyerahkan kasus kredit macetnya ke kejaksaan.

Ini terjadi ketika perusahaan pelayaran, PT Meranti Maritime, tak mampu membayar hutangnya kepada PT PANN Pembiayaan Maritim. Awalnya, pada 2010, PT Meranti mendapat kucuran dana hingga puluhan juta dolar Amerika dari PT PANN Pembiayaan Maritim. Uang pinjaman itu digunakan untuk membeli sebuah kapal dengan nama KM Kayu Putih.

Sayangnya, kapal itu tidak laik jalan, hingga tidak bisa beroperasi. Ujung-ujungnya, pembayaran kreditpun macet. Lalu kapal KM Kayu Putih ini dikembalikan dalam kondisi buruk. Saat itu, utang tercatat yang belum dibayar kepada PT PANN mencapai US$18 juta plus Rp 21 juta dengan jatuh tempo pembayaran pada tahun 2015.

Anehnya, dalam kondisi seperti itu, PT PANN kembali mengucurkan kredit kepada PT Meranti Bahari, perusahaan yang sama-sama dimilik pengusaha Henry Djauhari. Pengajuan kredit ini untuk membeli kapal lagi. Bukan satu, melainkan dua kapal: KM Kayu Ramin sebesar US$27 juta dan Kapal KM Kayu Eboni sebesar US$27 juta. Dua kapal itu dibeli dengan jaminan kapal itu sendiri. Sayang, nasib dua kapal terakhir itu setali tiga uang dengan KM Kayu Putih.

Singkat cerita, karena tak mampu bayar utang, Henry pun mengajukan pailit ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Yang membuat masalah tambah pelik, utang PT Meranti Maritime tidak hanya kepada PT PANN. Setidaknya perusahaan tersebut juga meminjam sejumlah uang kepada Bank Mandiri dan Maybank Indonesia.

Agustus tahun lalu, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akhirnya memutus pailit PT Meranti Maritime. Gatra sempat bertemu dengan Henry di PN Jakarta Pusat di sela-sela sidang kepailitan namun, ia memilih irit bicara. “Tidak ada komentar. Terima kasih,” katanya. Usaha untuk menyambangi kantor PT Meranti di Tanah Abang juga tak membuahkan hasil, karena perusahaan itu kabarnya sudah pindah ke Ratu Plaza, Jakarta Selatan. Namun di di Ratu Plaza juga tak ada kantor PT Meranti.

Tanggapan serupa diberikan pihak PT PANN. Sudah beberapa kali Gatra datang ke kantor perusahaan yang berada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, tetapi pihak PT PANN tidak pernah memberikan kesempatan untuk wawancara. Surat permohonan wawancara Gatra juga belum berbalas mengenai kesediaan PT PANN memberi jawaban. Dihubungi lewat telepon pun, resepsionis hanya menjawab belum ada jawabm oleh pihak direksi perusahaan.

Kasus ini semakin ramai setelah Komisi III DPR pada bulan lalu menuduh ada manuver dari Maybank dan Kurator dari PT Meranti untuk menguasai aset PT PANN Pembiayaan Maritim melalui pemailitan. Namun tuduhan itu dibantah kuasa hukum Maybank, Yusril Ihza Mahendra. Dalam menjalankan tugasnya kurator bertindak secara independen dan Maybank tidak pernah melakukan campur tangan,” katanya.

Bantahan yang sama juga diberikan Kuasa hukum Kurator Meranti Maritime, Mahendradatta. Ia menjelaskan bahwa isu tentang persekongkolan tersebut sangat tendensius serta memutarbalikkan fakta atas proses dan putusan pailit yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. “Isu tentang persengkongkolan sangat tendensius serta memutarbalikkan fakta atas putusan majelis hakim Pengadilan Niaga,” Mahendradatta menegaskan dalam keterangan tertulis.

Pihak Kejaksaan Agung hingga akhir tahun lalu setidaknya sudah memeriksa sembilan orang terkait dengan kasus ini, khususnya dari PT PANN. Di antaranya Ibnu Wibowo dan Suhardono selaku Direktur PT PANN serta Eko Musono selaku Executive Vice President PT PANN, juga Hery Sugiarso.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mohammad Rum, dalam pemeriksaan itu, penyidik menggali soal tata cara penjualan kapal dengan opsi hak sewa guna usaha ke PT Meranti Maritime. “Keterangan saksi akan didalami dan menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk menentukan langkah selanjutnya,” katanya.

Andya Dhyaksa, Edmiraldo N.N. Siregar, dan Fitri Kumalasari

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

New Business
p : +62 21 5793 2649 | +62 21 5793 2653
f  : +62 21 5785 4083
e : ssmp@ssmp.co
w : www.ssmp.co
Our Address
ANZ Tower, 20th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.33A
Jakarta 10220, Indonesia
Newsletter
Please fill your email address